SERIBUKOTA– Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto meminta, pemerintah Indonesia untuk terus mendorong deeskalasi dan penghentian kekerasan di kawasan Timur Tengah. Anton juga berharap, pemerintah Indonesia dapat mendesak agar semua pihak menahan diri, tidak melakukan tindakan yang memperluas konflik dan mengorbankan rakyat sipil.
“Mengupayakan forum-forum multilateral seperti PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok (GNB) untuk menjadi wadah diplomasi aktif guna mencegah meluasnya perang,” kata Anton kepada wartawan di Jakarta, Rabu,(25/6/2025).
Lebih lanjut, Anton menagih, kepastian pemerintah soal keamanan warga negara Indonesia atau WNI yang berada di daerah konflik Timur Tengah. Anton menegaskan, pemerintah Indonesia wajib memastikan setiap WNI yang berada di daerah konflik tersebut aman dan siap untuk dievakuasi.
“Kita memiliki sejumlah WNI yang bekerja dan tinggal di negara- negara yang berpotensi terdampak langsung oleh konflik ini, di Iran, juga di negara-negara Teluk lainnya. Pemerintah wajib sigap memastikan mereka aman dan siap mengevakuasi jika diperlukan. Hotline dan posko pengaduan harus diperkuat,” tegas Anton.
Tak hanya itu, Anton menekankan,
pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak memanasnya konflik Iran-Israel kepada sektor ekonomi dan perdagangan. Anton mengatakan, konflik Iran-Israel bisa mengganggu jalur perdagangan dunia yang masuk wilayah Iran yakni Selat Hormuz.
“Ini bisa berdampak pada ekspor-impor kita dan ketersediaan barang. Pemerintah perlu mencari jalan lain atau pasar baru jika jalur utama terganggu,” beber Anton.
Anton juga mendesak, pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja sama ASEAN dalam menghadapi dampak tidak langsung yang bisa terjadi di kawasan. Anton mencontohkan dampak yang bisa ditimbulkan ialah soal isu terorisme dan radikalisme yang kerap memanfaatkan situasi konflik.
“Meskipun jauh, tapi bisa menciptakan gelombang ketidakpastian yang lebih luas, sampai ke negara-negara di Asia Tenggara. Kita harus perkuat kerja sama ASEAN untuk menghadapi dampak tidak langsung yang bisa terjadi, sebagai contoh isu terorisme dan radikalisme yang memanfaatkan situasi ini,” papar Anton.
Anton mengaku ingin, agar pemerintah Indonesia juga dapat terus membangun komunikasi intens dengan kedutaan-kedutaan RI yang berada di wilayah konflik.
Anton sekali lagi menekankan, segala risiko akibat konflik Timur Tengah harus bisa dimitigasi demi melindungi kepentingan nasional Indonesia.
“Peran Indonesia sebagai negara besar dengan pengalaman panjang dalam diplomasi perdamaian harus terus diperkuat. Kita tidak bisa diam ketika dunia berada di jurang krisis. Justru pada saat inilah politik luar negeri Indonesia harus berdiri tegak sebagai penyeimbang dan penjaga stabilitas global,” pungkas Anton.
